Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini
KONTAN.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 pada Selasa, 22 November 2022 secara virtual. Tercatat SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10%.
Angka itu meningkat dibanding data SNLIK 2019 sebesar 38,03% untuk indeks literasi keuangan dan 76,19% untuk inklusi keuangan. Berdasarkan data itu, SNLIK 2022 melaporkan pencapaian tingkat literasi keuangan syariah sebesar 9,14% dan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%.
Berdasarkan gender, indeks literasi keuangan pria sebesar 49,05% atau naik dari angka 39,94% di tahun 2019. Sementara indeks literasi keuangan perempuan naik menjadi 50,33% dari 36,13% pada tahun 2019.
Di sektor syariah, indeks literasi keuangan syariah tahun 2022 naik menjadi 9,34% dari 8,93% pada tahun 2019. Kemudian, indeks literasi keuangan syariah naik signifikan dari 9,10% pada 2019 menjadi 12,12% di tahun 2022.
Secara keseluruhan, proses pengambilan data SNLIK 2022 ini dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022. Mencakup 34 provinsi dan 76 kota/kabupaten, SNLIK 2022 meraup responden sejumlah 14.634 orang berusia 15-79 tahun menggunakan metode multistage random sampling (pemilihan kota/kabupaten sampai tingkat satuan lingkungan setempat terpilih) dan simple random sampling.
Secara spesifik, SNLIK 2022 mencapai target responden masyarakat perkotaan (urban) sebanyak 56,7% dan perdesaan (rural) sebesar 43,3% dengan responden laki-laki sebesar 50,58% dan perempuan 49,42%.
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan SNLIK bertujuan untuk memetakan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia termasuk literasi keuangan digital. Strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif harus diikuti upaya perlindungan konsumen.
"SNLIK 2022 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan bagi pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun strategi kebijakan dan merancang produk layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan konsumen," ujar Friderica dalam konferensi pers SNLIK 2022.
Rencana tahun 2023
Sektor industri keuangan makin menggeliat. OJK pun harus semakin agresif merancang literasi keuangan di tahun 2023 agar masyarakat memahami cara manajemen keuangan.
Untuk itu, OJK telah membuat usulan sasaran prioritas literasi keuangan pada tahun 2023, yaitu masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), usaha mikro kecil menengah, penyandang disabilitas, dan pelajar atau santri. Kemudian, prioritas itu dipisah berdasarkan empat karakteristik berbeda, yaitu segmen yang berfokus pada perempuan; profesi yang mencakup pelajar, mahasiswa, dan UMKM; wilayah yang berfokus di perdesaan; serta mengincar peningkatan inklusi sektor jasa keuangan syariah.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Hubungan Masyarakat OJK Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan, edukasi OJK bersifat inklusif, sehingga mampu dijangkau oleh banyak kalangan masyarakat.
“Edukasi OJK bersifat inklusif, baik secara sasaran maupun metode. Kemudian, OJK memiliki learning management system edukasi keuangan yang akan dilengkapi dengan modul-modul khusus untuk teman-teman disabilitas,” kata Kristrianti.
Serupa dengan Kristrianti, Friderica menjelaskan OJK merancang strategi edukasi dan perlindungan konsumen itu agar masyarakat “melek” keuangan. Menurutnya, edukasi keuangan adalah essential life skills dan life-long process yang harus dimiliki setiap orang dari masa anak-anak sampai masa tua.
Penipuan berkedok investasi
Dalam paparannya, Friderica mengatakan secara umum, kalangan akademisi paham soal literasi keuangan. Namun, berdasarkan riset No Limit Indonesia 2021, guru menjadi korban pinjol ilegal terbesar mencapai angka 42% dibuntuti korban PHK (21%), ibu rumah tangga (18%), karyawan (9%), pedagang (4%), pelajar (3%), tukang pangkas rambut (2%), dan ojek online (1%).
“Dan yang terjadi di kasus IPB sebenarnya mereka itu tidak terjerat kepada skema investasi ilegal. Tetapi memang mereka terkena ini karena skema penipuan yang memang dilakukan oleh orang terdekat mereka. Sehingga mereka percaya karena entitasnya legal tetapi mereka masuk ke skema penipuan,” sambung Friderica.
Tidak hanya kalangan akademisi, masyarakat desa pun bisa terkena dampak penipuan berkedok investasi. Menurut Friderica, akses informasi yang minim membuat masyarakat desa sulit mendapat literasi keuangan yang benar. Selama ini mereka juga terikat oleh rentenir yang memberikan bunga dengan angka yang memberatkan masyarakat.
“Di tahun 2023, OJK berfokus meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Ini tertuang dalam arah strategi ilustrasi keuangan tahun 2023 yaitu membangun literasi keuangan masyarakat desa melalui aliansi strategis dengan kementerian dan lembaga terkait, perangkat desa, dan penggerak PKK Desa serta mahasiswa KKN,” ujar Friderica.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
