Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Ruisa Khoiriyah
JAKARTA. Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di kawasan Sumatra masih menemui kendala. Dalam laporan kajian ekonomi regional kuartal empat 2010 yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran KUR masih terkendala pandangan masyarakat yang menganggap KUR sebagai bentuk bantuan cuma-cuma pemerintah. Ini memicu potensi penyelewengan alias moral hazzard. Selain itu, masih banyak juga masyarakat yang memanfaatkan KUR bukan untuk pengembangan bisnis. Ini menjadi catatan khusus bagi pengembangan kredit yang banyak menyasar segmen ritel dan mikro tersebut.
"Kendala masih ada dalam penyaluran KUR misalnya adanya anggapan bahwa KUR ini adalah bantuan pemerintah," ujar Kepala Biro Humas BI Difi A. Johansyah, Kamis (6/1).
Dalam catatan BI, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di kawasan Sumatra hingga November 2010 mencapai Rp 3,24 triliun atau sebesar 24,59% dari total nilai KUR nasional. Penyerapan terbesar kredit yang mendapatkan penjaminan pemerintah hingga 70% tersebut adalah di kawasan Sumatra bagian tengah termasuk Sumatra Barat dan Riau, dengan nilai mencapai Rp 1,1 triliun. Sedangkan penyaluran KUR di wilayah Sumatra bagian utara, termasuk Aceh, mencapai Rp 1,04 triliun. Sedangkan di wilayah Sumatra bagian selatan, nilai penyaluran KUR mencapai Rp 1,07 triliun.
"Jumlah debitur KUR di wilayah Sumtra mencapai 603.205 debitur, atau mencapai 16,75% dari jumlah debitur KUR nasional," imbuh Difi. Dari tiga wilayah sumatera, jumlah debitur tertinggi ada pada provinsi Sumatera Utara sebesar 150.997 debitur per November 2010 dan Bangka Belitung posisi terendah hanya 8.459 debitur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
