Perbanas Minta Aturan Penempatan DHE Valas 100% di Himbara Dikaji Ulang

Jumat, 12 Desember 2025 / 12:32 WIB

ILUSTRASI. Kredit Valas: Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, outstanding kredit valas per Juli 2025 mencapai Rp 1.222 triliun, tumbuh 4,35% secara tahunan. Outstanding tersebut mengalami tren perlambatan sejak Februari yang tumbuh 17,29%. KONTAN/Baihaki/25/11/2025

Reporter: Adrianus Octaviano, Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aturan baru soal penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Nantinya, DHE wajib ditempatkan di bank-bank Himbara, dari sebelumnya juga bisa ditempatkan di bank swasta pemilik layanan valas.

Lani Darmawan, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) sekaligus Presiden Direktur Bank CIMB Niaga mengatakan, aturan baru penempatan DHE valas tersebut akan berdampak signifikan terhadap swasta, terutama terkait likuiditas valuta asing (valas) dan persepsi investor.

Oleh karena itu, kata Lani, sejumlah asosiasi perbankan akan menyiapkan kajian mengenai dampak aturan baru tersebut untuk diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Perbanas, Perhimpunan Bank-bank Internasional (Perbina), dan asosiasi perbankan lainnya sedang menyiapkan kajian untuk disampaikan kepada OJK karena aturan resmi (DHE Valas) ini belum terbit,” kata Lani, Kamis (11/12/2025).

Lani memahami tujuan pemerintah mengubah aturan itu memang untuk lebih mudah mengendalikan arus dana hasil ekspor agar tidak cepat mengalir keluar negeri. Namun, ia bilang ada langkah lain bisa dilakukan untuk mengendalikan itu tanpa mewajibkan penempatan DHE di Himbara agar tidak mengganggu likuiditas valas di bank swasta.

Oleh karena itu, lanjut Lani, Perbanas akan mengusulkan agar pelaporan dan tata kelola DHE yang diatur ulang, baik di bank swasta maupun bank swasta. “Mungkin kami usulkan ini diatur saja, baik bank swasta pun pelaporannya seperti apa,” ujarnya.

Khusus di CIMB Niaga, Lani mengatakan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) valas akan disesuaikan dengan permintaan kredit valas. Bila permintaan rendah dan biaya dana valas hampir sama dengan rupiah maka bank akan fokus pada pembiayaan rupiah.

Hingga saat ini, mayoritas kredit Bank CIMB Niaga tetap dalam rupiah, dengan loan to deposit (LDR) valas hanya sekitar 70%.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menilai, bank swasta akan kehilangan salah satu sumber dana valas yang murah dan stabil, terutama bagi bank yang nasabahnya banyak eksportir SDA.

"Namun, bagi bank swasta dengan sumber pendanaan valas dari perusahaan multinasional atau jaringan global, dampaknya lebih pada margin, bukan pada kemampuan menyalurkan kredit valas," kata Josua.

Meski bank swasta masih bisa mengakses dana valas melalui pasar antarbank, repo SBN valas, atau kerjasama dengan Himbara, tapi biaya dana pasti lebih mahal dibandingkan memegang langsung simpanan DHE. Konsekuensinya, kata Josua, bank swasta kemungkinan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit valas, menaikkan bunga kredit, atau mengalihkan fokus ke pembiayaan rupiah.

Di sisi lain, tambahan likuiditas di Himbara belum tentu sepenuhnya terserap. Sebagian eksportir SDA memang membutuhkan kredit valas, tapi banyak perusahaan besar punya akses pendanaan luar negeri atau lebih memilih memakai dana internal ketika harga komoditas berfluktuasi. Akibatnya, pertumbuhan kredit valas di Himbara mungkin naik, namun tidak selalu sebanding dengan tambahan dana DHE yang masuk.