kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.530.000   -30.000   -1,17%
  • USD/IDR 18.166   67,00   0,37%
  • IDX 5.115   -10,69   -0,21%
  • KOMPAS100 659   -1,78   -0,27%
  • LQ45 527   -0,43   -0,08%
  • ISSI 165   -0,34   -0,21%
  • IDX30 297   0,29   0,10%
  • IDXHIDIV20 402   0,22   0,05%
  • IDX80 76   -0,12   -0,16%
  • IDXV30 110   -0,69   -0,62%
  • IDXQ30 100   0,33   0,33%

Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan Tembus 40 Juta Orang per Maret 2025


Minggu, 04 Mei 2025 / 15:30 WIB
Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan Tembus 40 Juta Orang per Maret 2025
ILUSTRASI. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat jumlah peserta aktif mencapai 40.196.096 orang hingga akhir kuartal I-2025. ANTARA FOTO/Yudi Manar/foc.


Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat jumlah peserta aktif mencapai 40.196.096 orang hingga akhir kuartal I-2025.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun, mengatakan bahwa peserta dari kategori Penerima Upah (PU) masih menjadi kontributor terbesar dengan jumlah 26.094.749 orang. 

Sementara itu, peserta dari kelompok Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal tercatat sebanyak 9.219.509 orang, dan peserta dari sektor Jasa Konstruksi sebanyak 4.881.838 orang.

“Dalam kondisi ekonomi saat ini, BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi masif kepada pekerja informal (BPU) terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Oni kepada Kontan, Jumat (2/5).

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Berencana Investasi ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Menurutnya, pekerja informal memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap risiko kerja dan ekonomi, namun kepesertaan mereka dalam program jaminan sosial masih belum optimal. 

Salah satu inisiatif yang dijalankan adalah program Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda (SERTAKAN). Melalui program ini, pekerja formal atau pengusaha dapat mendaftarkan pekerja informal di lingkungan sekitarnya agar turut mendapatkan perlindungan sosial.

“Selain itu, kami juga bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” ujar Oni.

Sinergi ini bertujuan memperluas perlindungan sosial hingga ke kelompok masyarakat miskin dan rentan secara nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×