AAUI Nilai Program Penjaminan Polis Dapat Berdampak Positif bagi Perasuransian

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang merupakan perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Dalam UU P2SK Nomor 4 Tahun 2026, tertuang mandat berupa fungsi tambahan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni menjamin polis asuransi lewat Program Penjaminan Polis (PPP).

Mengenai hal itu, LPS mengusulkan desain Program Penjaminan Polis mencakup 4 aspek utama yang saling berkaitan, meliputi kepesertaan, cakupan, limit atau batasan, hingga nilai iuran.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai secara keseluruhan, adanya PPP dapat memberikan dampak positif bagi industri perasuransian.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan PPP dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas industri asuransi.

"Ditambah, memberikan kepastian perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis," ungkapnya kepada Kontan, Selasa (15/9/2026).

Namun, Budi menyebut momentum implementasi PPP sebaiknya tidak berhenti pada penguatan perlindungan konsumen. Dia bilang momentum itu perlu diiringi dengan market creation dan pendalaman pasar asuransi nasional.

"Penguatan kepercayaan melalui PPP perlu berjalan bersama dengan kebijakan lain yang mendorong masyarakat dan dunia usaha makin banyak menggunakan asuransi sebagai instrumen pengelolaan risiko," tuturnya.

Budi mengatakan salah satu yang dapat didorong adalah pengembangan compulsory insurance atau asuransi wajib secara bertahap pada risiko-risiko yang memiliki kepentingan publik dan eksternalitas yang besar.

Dia menyampaikan kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperluas basis tertanggung, sekaligus mengurangi protection gap yang masih besar di Indonesia.

Budi menerangkan tentunya penerapannya perlu didukung kesiapan industri, affordability, literasi masyarakat, data yang memadai, serta desain produk dan regulasi yang tepat.

Dengan demikian, dia bilang PPP dan kebijakan pendalaman pasar dapat berjalan dalam satu ekosistem, yakni PPP memperkuat kepercayaan dan perlindungan konsumen, sedangkan market creation memperluas penetrasi dan basis risiko yang diasuransikan.

"Makin luas basis peserta dan risiko yang terdiversifikasi, maka makin kuat juga fondasi industri dalam jangka panjang," ujar Budi.

Selain itu, Budi menyampaikan desain PPP harus dibuat secara hati-hati. Dia mengatakan besaran iuran harus proporsional agar tidak menjadi tambahan beban berlebihan bagi perusahaan asuransi, lalu pada akhirnya pemegang polis.

Budi juga berpendapat mekanisme kepesertaan perlu memperhatikan perusahaan yang sedang berada dalam proses penyehatan atau pengawasan regulator.

Dia bilang jangan sampai perusahaan yang belum dapat menjadi peserta penuh, justru memperoleh stigma negatif yang kemudian memicu perpindahan nasabah atau rush.

"Dengan demikian, perlu dipertimbangkan mekanisme atau ketentuan khusus selama periode penyehatan," ucap Budi.

Oleh karena itu, Budi mengatakan implementasi PPP membutuhkan masa transisi yang memadai, koordinasi erat antara LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah dan industri, serta komunikasi publik yang jelas.

Sebelumnya, Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan Purba menyebut desain PPP juga sudah dibahas pada high level meeting dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Purba menerangkan aspek pertama usulan LPS adalah kepesertaan atau membership, LPS menerangkan kepersertaan PPP pada dasarnya bersifat wajib untuk perusahaan asuransi jiwa dan umum dengan persyaratan tingkat kesehatan tertentu pada kepesertaan awal.

Dia bilang berdasarkan meeting bersama OJK dan Kementerian Keuangan, terdapat 2 syarat yang akan diberlakukan untuk kepesertaan.

"Kami sudah membahas dan menyetujui bersama OJK dan Kementerian Keuangan, yakni Risk Based Capital itu minimum 120% dan tidak dalam pengawasan khusus atau intensif OJK," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (10/9/2026).

Selanjutnya, Purba menjelaskan aspek kedua adalah cakupan program atau coverage, yakni hanya menjamin unsur proteksi dari produk asuransi pada lini usaha tertentu.

Jadi, dia bilang semua lini itu dijamin, kecuali asuransi kredit, asuransi kredit perdagangan, dan suretyship.

Purba menyebut aspek ketiga terkait dengan limit. Dia menyampaikan batas maksimum penjaminan secara kumulatif dipertimbangkan Rp 500 juta per pemegang polis, tertanggung, atau peserta berbasis cadangan teknis.

Kondisi itu sudah mencakup 97%-99% dari jumlah tertanggung atau polis.

Usulan aspek keempat soal iuran, Purba menerangkan implementasinya akan sama seperti dalam UU Penjaminan Simpanan. Dia bilang akan terbagi dua untuk PPP, yakni iuran awal dan iuran berkala.

Purba menyebut iuran awal itu dibayar untuk sekali saja pada waktu terdaftar atau masuk dalam kepesertaan dan diusulkan sama dengan perbankan, yaitu 0,1% dari ekuitas untuk perusahaan asuransi konvensional existing, sedangkan 0,1% penjumlahan dari ekuitas, dana tabarru, dana tanahud untuk perusahaan asuransi syariah existing.

"Selanjutnya, bagi perusahaan asuransi konvensional maupun syariah baru dan masuk saat sudah dimulainya aktivasi PPP, dikenakan iuran awal 0,1% dari modal disetor," tuturnya.

Untuk iuran berkala, Purba mengatakan pihaknya juga mengadopsi dari penerapan di Program Penjaminan Simpanan. Dia bilang besaran tarif dipertimbangkan 0,2% per tahun dari dasar pengenaan iuran berdasarkan cadangan teknis perusahaan asuransi.

"Dibayarkannya tetap per semester seperti bank, tetapi cara perhitungannya sedikit berbeda dengan cara perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK)," ucap Purba.

Sebagai informasi, LPS menetapkan skenario optimistis untuk aktivasi atau implementasi Program Penjaminan Polis yang dapat dimulai pada awal kuartal II-2027 atau April 2027. Skenario moderate, yaitu aktivasi pada Juli 2027.

Kedua skenario itu dibangun dengan asumsi Peraturan Pemerintah tentang program penjaminan polis ditetapkan selambatnya pada September 2026. Ketiga, skenario as planned, yakni paling lambat Januari 2028 sesuai amanat UU P2SK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News