Batas Investasi Dapen dan Asuransi di Bursa Naik Jadi 20%, Pengamat Soroti Hal Ini

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menaikkan batas atas investasi dana pensiun (dapen) dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia sekaligus memperdalam likuiditas bursa.

Langkah tersebut menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pengamat industri asuransi.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menilai kebijakan ini pada dasarnya memiliki tujuan positif, yakni mendorong peningkatan kapitalisasi pasar yang selama ini dinilai masih didominasi emiten konglomerat dan investor asing yang kerap memengaruhi pergerakan harga saham.

Namun, Irvan mengingatkan bahwa kondisi pasar modal Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius, terutama setelah adanya penilaian dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyoroti aspek transparansi dan tata kelola di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurutnya, situasi ini dapat menjadi hambatan bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi yang juga sedang menghadapi krisis kepercayaan publik.

"Langkah itu tidak bijak dengan banyak kasus asuransi gagal bayar di tengah merosotnya nilai saham sejumlah konglomerat dan hengkangnya investor asing," katanya kepada Kontan, Minggu (1/2/2026).

Irvan juga menyoroti karakteristik emiten asuransi di pasar modal yang selama ini cenderung kurang aktif diperdagangkan.

Ia menyebut sebagian besar saham asuransi tergolong emiten dormant, kecuali satu hingga dua emiten dengan fundamental yang relatif kuat, seperti PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance). Selebihnya, menurut dia, saham-saham asuransi jarang mendapat sentimen positif dari pasar.

Dalam pandangannya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa dana yang berasal dari pemegang polis individu dan pensiunan seolah diarahkan untuk menopang kinerja saham emiten besar yang tengah mengalami tekanan.

Irvan juga mengingatkan kembali kasus PT Asuransi Jiwasraya yang masih membekas di ingatan publik. Perusahaan tersebut mengalami kerugian besar akibat investasi pada saham gorengan yang menyebabkan kerugian mencapai Rp 16,7 triliun pada 2018.

Hingga kini, menurutnya, persoalan tersebut dinilai belum sepenuhnya tuntas meski telah melalui proses restrukturisasi yang berdampak pada pemotongan manfaat pemegang polis hingga 50%.

Lebih lanjut, Irvan menilai bahwa penempatan investasi saham sekalipun diarahkan pada saham-saham berkapitalisasi besar seperti yang tergabung dalam indeks LQ45, tidak serta-merta menjanjikan hasil investasi yang lebih baik dibandingkan sejumlah saham sektoral atau saham konglomerat tertentu yang kinerjanya dinilai lebih menonjol.

"Pemerintah bertindak sepihak demi mengamankan harta konglomerat di BEI. Dengan memindahkan risiko kepada pensiunan dan pemegang polis, semata-mata untuk mendongkrak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)," tuturnya.

Ia juga mengingatkan risiko yang bisa muncul apabila kembali terjadi gejolak besar di pasar saham, termasuk potensi trading halt, yang dapat memperburuk kondisi industri asuransi.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui pembahasan lintas kementerian dan disesuaikan dengan praktik internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan akan diselaraskan dengan praktik yang berlaku di negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Dibahas dengan Menteri Keuangan bahwa dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modal ditingkatkan dari 8% ke 20%. Hal itu terkait dengan regulasi yang baru, sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Kantor BKPM, Jumat (30/1).

Airlangga menambahkan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga status Indonesia sebagai negara dengan kategori emerging market yang memenuhi standar global.

Pemerintah, menurutnya, berkomitmen mengadopsi praktik internasional agar pasar modal nasional menjadi lebih kuat, adil, kompetitif, dan transparan.