BPJAMSOSTEK uji coba program vokasi untuk korban PHK

Reporter: Annisa Fadila | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan alias BPJAMSOSTEK selenggarakan program vokasi guna berikan pelatihan kerja kepada pekerja yang telah di PHK. Sebelumnya, program ini telah berjalan sejak tahun 2019 silam. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Santoso mengatakan, pada tahun 2019 sebanyak 5.343 peserta telah mendaftarkan diri. Sementara sebanyak 2.963 peserta lain mendapatkan pelatihan, hal ini menunjukkan sebanyak 55,4% dari total keseluruhan pendaftar.

Baca Juga: Kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan turun pasca iuran naik

Menurut Agus, program vokasi BPJAMSOSTEK tersebut bisa mencakup Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti memberi pelatihan asing bagi PMI.

“Program vokasi selaras dengan arahan presiden, pertama pembangunan ESDM. Dalam hal ini punya 2 kegiatan, yaitu program vokasi dan pemberian manfaat beasiswa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang baru di tandatangani, ini baru diimplementasikan September tahun 2019,” jelas Agus, kemarin. 

Disamping itu, ia menambahkan program tersebut masih piloting (uji coba). Hal ini dikarenakan program tersebut merupakan program besar dan harus dilakukan dengan kehati-hatian.

Baca Juga: Bukan di bank BUMN, mayoritas investasi deposito BPJAMSOSTEK justru mengalir ke BPD

Berdasarkan modul vokasi yang ada, Agus mengatakan yang mengikuti pelatihan paling banyak dari multimedia, mesin dan pabrik. Menurutnya, hal itu paling banyak dibutuhkan oleh sektor kerja.

“Ini modul yang paling banyak di butuhkan. Kemudian, ini ada data dari BLK yang udah kerjasama dengan BPJAMSOSTEK. Di antaranya 19 itu dari pabrik, 19 lainnya dari LPK pemerintah, sedangkan untuk swasta ada 35 instansi,” tambah Agus.

Di tahun 2020 ini, Agus menargetkan untuk melakukan perpanjangan piloting. Sebelumnya, piloting tersebut berakhir di bulan Desember, namun saat ini program tersebut tengah di perpanjang agar bisa melakukan operasional sambil menunggu dibuatnya sebuah regulasi yang baru.

Baca Juga: Imbal hasil investasi capai Rp 29 triliun, ini koleksi saham BPJAMSOSTEK

Agus menambahkan, program tersebut diusung karena nantinya platform digital akan mengalami perubahan. Tantangan yang akan dihadapi nantinya berupa mendaftarkan ketenagakerjaan dengan lokasi yang sulit dijangkau. Ia menegaskan, standar upah pekerja di masa yang akan datang akan mempengaruhi jaminan sosial tenaga kerja.

Hingga saat ini, program tersebut masih terus berjalan, hanya saja Agus menegaskan program tersebut masih diawasi dengan penuh kehati-hatian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News