Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembentukaan holding ultra mikro telah sah setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 terkait penambahan modal negara terhadap PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021.
PP tersebut mengatur pembentukan holding Ultra Mikro yang melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni BRI, Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pembentukan holding akan dilakukan lewat mekanisme rights issue BRI.
Aestika Oryza Gunarto, Sekretaris Perusahaan BRI mengatakan, pihaknya menyambut baik penerbitan PP tersebut. "Selanjutnya, untuk pembentukan ekosistem BUMN ultra mikro tersebut dan untuk mendapatkan persetujuan atas rights issue, BRI merencanakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 22 Juli 2021," katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (6/7).
Baca Juga: Sri Mulyani tegaskan investasi di bidang infrastruktur kunci pemulihan ekonomi global
Dia menambahkan, pembentukan ekosistem BUMN ultra mikro tidak hanya dapat memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi BRI, Pegadaian maupun PNM, namun juga bagi pengusaha yang termasuk dalam segmen ini.
Pertumbuhan tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya sinergi dan kolaborasi. Pertama, model bisnis yang saling melengkapi dalam rangka memenuhi ragam kebutuhan layanan keuangan di segmen ultra mikro.
Kedua, kerjasama jaringan untuk memperluas jangkauan platform sehingga mempermudah penciptaan kanal naik kelas bagi segmen ultra mikro yang terstruktur dalam suatu ekosistem keuangan. Ketiga, optimalisasi pendanaan untuk menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau.
"Pada akhirnya, holding ultra mikro diharapkan berdampak positif terutama dalam percepatan proses inklusi dan literasi keuangan di Indonesia," pungkas Aestika.
Selanjutnya: BI berencana tingkatkan batas minimal penyaluran kredit UMKM jadi 30% pada tahun 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
