Reporter: Astri Kharina Bangun |
JAKARTA. Meskipun ketergantungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah( APBD) masih relatif besar, rupanya kemampuan menghimpun dana murah dari tabungan masyarakat kian meningkat.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono menjelaskan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan sejak 2005-2011 tumbuh 18,43% atau di atas pertumbuhan perbankan nasional yakni 16,26%.
Dana murah masih mendominasi DPK BPD. Berdasarkan data akhir tahun lalu, dana murah mengambil porsi 66,2% dari total DPK senilai Rp 235,3 triliun.
"Ke depan, bila komitmen pemerintah terhadap pembangunan proyek infrastruktur makin kuat, diproyeksikan proporsi dana mahal atau deposito dari APBD akan menurun dan beralih ke giro," jelas Eko, Jumat (29/6).
Di sisi lain, penyaluran kredit BPD seluruh Indonesia selama enam tahun terakhir tumbuh melampaui kredit perbankan nasional. Kredit BPD sejak 2005-2011 tumbuh 25,52% sementara kredit perbankan nasional sebesar 21,16%.
Namun, komposisi kredit BPD sampai saat ini masih didominasi kredit konsumtif. Sebagai gambaran dari total kredit BPD tahun 2011 sebesar Rp 175,7 triliun, porsi kredit konsumtif sebesar 67,9%.
Eko menuturkan masih rendahnya proporsi kredit di sektor produktif menjadi peluang bagi BPD untuk mengambil peran lebih besar lagi dalam menunjang pembangunan. Khususnya menyalurkan kredit investasi terkait pembangunan proyek infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
"Perlu dukungan yang nyata dari pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur," papar Eko. Artinya, BPD masih memerlukan jaminan yang lebih besar dari pemerintah atas proyek infrastruktur seperti percepatan penyelesaian pembebasan lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
