AAUI: Kemungkinan Asuransi Umum Bentuk Dewan Penasihat Medis Secara Kelompok

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) angkat bicara mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mewajibkan perasuransian perlu membentuk Medical Advisory Board (MAB) atau Dewan Penasihat Medis (DPM).

Asal tahu saja, sebelumnya perusahaan perasuransian diwajibkan memiliki Dewan Penasihat Medis yang tertuang dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Adapun perusahaan bisa membentuk Dewan Penasihat Medis secara sendiri, gabungan dengan perusahaan lain, maupun lewat alternatif lain. Namun, SEOJK itu resmi ditunda dan OJK sedang menggodok aturan yang lebih rinci mengenai ekosistem asuransi kesehatan yang akan tertuang dalam bentuk Peraturan OJK (POJK).

Mengenai hal itu, Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyampaikan kemungkinan perusahaan asuransi umum akan membentuk MAB secara gabungan atau kelompok.

"Mungkin lebih bijaksananya adalah nanti arahnya ke kelompok," ucapnya saat konferensi pers AAUI di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Budi mengatakan pada dasarnya, asuransi umum mesti siap untuk mempersiapkan pembentukan MAB karena sudah menjadi syarat dari regulasi. Hanya saja, dia bilang memang sampai saat ini masih menjadi diskusi terkait skema implementasinya.

"Saat ini, masih dalam tahap diskusi terus itu, termasuk implementasinya. Kami (AAUI) mencoba merumuskan turunannya dan mudah-mudahan di awal 2026, rumusan itu bisa coba di-launching ke anggota yang bermain di asuransi kesehatan, khususnya asuransi umum," tuturnya.

Budi tak memungkiri bahwa salah satu tantangan dalam pembentukan MAB adalah biaya yang akan dikeluarkan karena membutuhkan dana yang tak sedikit. Namun, menurutnya, perusahaan asuransi umum yang besar kemungkinan tak akan khawatir mengenai pembentukan MAB dan seharusnya sudah siap.

Sementara itu, Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Statistik dan Riset AAUI Trinita Situmeang menerangkan pembentukan MAB secara kelompok juga ditujukan untuk mengelola terjadinya perbedaan pandangan atau dispute.

"Kemungkinan perspektif juga bisa berbeda dan keadilan untuk keseluruhan dalam hal ini penanggung risiko atau risk bearer," ungkapnya.

Selain itu, Trinita menyampaikan tidak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan asuransi umum dengan kepemilikan grup memilih untuk membentuk MAB sendiri. Pada intinya, dia bilang AAUI akan mencoba mencari upaya bagi perusahaan asuransi umum yang kesulitan untuk memilih opsi pembentukan MAB secara mandiri.

Terkait Dewan Penasihat Medis, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono sempat menyampaikan ada beberapa tugas yang akan dijalankan DPM. Salah satu tugasnya adalah memberikan nasihat kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah untuk mendukung pelaksanaan telaah utilisasi.

Selain itu, memberikan masukan terkait pelayanan kesehatan, termasuk perkembangan baru layanan medis, serta rekomendasi kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.