Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) menyebut bagi 26 perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending yang belum memenuhi modal (ekuitas) minimum Rp 2,5 miliar dibutuhkan proses dalam pemenuhannya.
Sekretaris Jenderal AFPI, Sunu Widyatmoko menyatakan, dalam proses penambahan modal minimum ini bukan hanya sekedar memasukkan uang saja, tetapi perlu dilaporkan pula ke regulator untuk memastikan sumber dana bukan dari hasil pinjaman.
“Menurut kami, pasti mereka (26 fintech) akan memenuhi (ekuitas minimum), hanya mungkin membutuhkan waktu dan ada proses tertib administrasi yang harus dipenuhi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/9).
Baca Juga: OJK Cabut Izin Pinjol Danafix, Cek Daftar Pinjol Legal & Ilegal September 2023
Sunu mengungkapkan, dalam aksi pemenuhan modal minimum 26 perusahaan itu, AFPI hingga saat ini belum ada saran untuk melakukan merger.
“Saat ini yang banyak kita didiskusikan dengan OJK adalah lebih ke arah persyaratan apa yang harus dipenuhi supaya memastikan anggota-anggota kita tidak terlalu telat (memenuhi ekuitas minimum),” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman menyebut terdapat 26 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan sebesar Rp 2,5 miliar.
Untuk itu, OJK meminta rencana aksi pemenuhan ekuitas minimum kepada fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp 2,5 miliar.
Baca Juga: Jumlah Pinjol Legal Berkurang Pasca OJK Cabut Izin Usaha Danafix
“OJK telah menerbitkan surat peringatan tertulis kepada penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan tersebut agar segera menambah modal dan menjaga ekuitas minimum Rp 2,5 miliar,” kata Agusman.
Selain itu, Agusman juga menyampaikan bahwa 26 perusahaan fintech P2P lending tersebut diberikan waktu tambahan untuk bisa memenuhi batas permodalan minimumnya. “Tentu ada, sampai 4 Oktober 2023,” pungkasnya.
Sekedar mengingatkan, batas permodalan atau ekuitas fintech P2P lending telah diatur dalam ketentuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022. Aturan itu menyebutkan penyelenggara fintech harus memenuhi modal atau ekuitas secara bertahap.
Baca Juga: Antisipasi Pinjaman untuk Judi Online, AdaKami: Edukasi Masyarakat Jadi Hal Penting
Tahap pertama, di mulai pada 4 Juli 2023 dengan minimal permodalan senilai Rp 2,5 miliar. Setelah itu, pada 4 Juli 2024 fintech harus memiliki modal minimum Rp 7,5 miliar, kemudian Rp 12,5 miliar pada 4 Juli 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
