Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memutak otak mencari sumber dana tambahan dalam penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi. Pasalnya, pemerintah memangkas anggaran untuk rumah murah.
Alhasil, penyaluran KPR bersubsidi di tahun 2017 ini menggunakan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dari sebelumnya skema Fasilitas skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Tidak seperti FLPP, pada skema SSB ini dana sepenuhnya berasal dari perbankan. Sedangkan pemerintah hanya membayar selisih antara bunga yang diberikan kepada masyarakat dengan bunga yang seharusnya diterima bank. Untuk itu, BTN gencar mencari sumber dana di pasar ritel maupun wholesale funding.
Yang terbaru, BTN telah memperoleh dana sebesar Rp 5 triliun dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I di bulan Juli ini. Direktur Keuangan dan Treasury BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan, dana obligasi tersebut untuk beragam pembiayan perumahan termasuk KPR subsidi.
Bank berplat merah ini yakin melalui upaya pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 20% dan pencarian dana wholesale funding seperti penerbitan obligasi dan pinjaman bilateral akan mencapai target pembiayaan kredit di tahun ini termasuk untuk pembiayaan KPR bersubsidi.
"Kami yakin penyaluran KPR subsidi tidak akan terganggu. BTN menargetkan KPR bersubsidi dapat tumbuh sebesar 24,6% di tahun 2017," kata Iman, kepada KONTAN, Rabu (12/7). BTN mencatat penyaluran KPR bersubsidi senilai Rp 59,52 triliun per Maret 2017 atau tumbuh 29,62% dibandingkan posisi Rp 45,92 triliun per Maret 2016.
Direktur Konsumer BTN Handayani menambahkan, pendanaan BTN cukup kuat untuk memberikan KPR bersubsidi melalui pola SSB. Baginya, skema penyaluran rumah bersubsidi melalui pola SSB maupun FLPP sama saja dan tidak jauh berbeda. "BTN akan fokus menggunakan alokasi anggaran pemerintah dengan skema SSB untuk mendukung pemerintah mengefektifkan alokasi anggaran pemerintah tahun 2017," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
