BI Catat Lonjakan Transaksi Digital hingga 9,61 Miliar hingga September 2025

Selasa, 11 November 2025 / 14:16 WIB

ILUSTRASI. Nasabah menggunakan mobile banking untuk bertransaksi saat berada di kawasan objek wisata, Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/4/2025). (KONTAN/Baihaki). Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan signifikan pada sistem pembayaran seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi keuangan.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Volume transaksi sistem pembayaran digital terus meningkat. Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan signifikan pada sistem pembayaran seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi keuangan.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan, hingga September 2025, volume transaksi melalui BI-FAST mencapai 9,61 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp 25 kuadriliun sejak pertama kali diluncurkan pada 2021.

“Kemajuan ini tercermin dari pertumbuhan volume transaksi pembayaran digital yang sangat besar,” ujar Filianingsih dalam peluncuran Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025, Senin (11/11/2025).

Selain itu, peningkatan signifikan juga terlihat dari transaksi QRIS. Hingga September 2025, transaksi QRIS tercatat 10,33 miliar atau 158% dari target tahun ini, dengan total 58 juta pengguna dan 41 juta pedagang di seluruh Indonesia. Lebih dari 90% di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ke depan, BI memperkirakan volume transaksi pembayaran digital dapat mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030, atau melonjak empat kali lipat dibandingkan 2024. Filianingsih bilang, proyeksi tersebut didorong oleh meningkatnya partisipasi generasi muda serta pesatnya inovasi teknologi finansial.

Meski demikian, BI mengingatkan adanya tantangan serius di sisi keamanan digital. Seiring peningkatan volume transaksi, risiko kejahatan siber dan penipuan juga meningkat. “Jenis serangan semakin canggih, mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic ID, AI-driven attack hingga social engineering,” katanya.

Untuk itu, BI menekankan pentingnya penguatan sistem deteksi penipuan (fraud detection system), autentikasi berlapis (strong authentication), serta penerapan prinsip know your merchant dan know your customer di industri pembayaran.

"Peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen harus menjadi tanggung jawab bersama antara regulator, industri, dan masyarakat," lanjutnya.