Hingga Juli 2026, Penyaluran Pendanaan KrediOne di Bali Mencapai Rp 572 Miliar

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkembangan layanan pendanaan digital turut membuka alternatif akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.

Di sisi lain, perluasan akses pendanaan juga perlu diikuti dengan literasi keuangan. Tujuannya agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami kebutuhan pembiayaan serta mengelola pendanaan secara bertanggung jawab.

Bali menjadi salah satu daerah dengan aktivitas UMKM yang cukup beragam. Sehingga kebutuhan terhadap akses pendanaan dan pemahaman mengenai layanan keuangan menjadi bagian dari perkembangan ekonomi daerah.

Kolaborasi antara pelaku industri, regulator, asosiasi, dan pelaku usaha pun diperlukan untuk melihat kebutuhan tersebut secara lebih dekat.

Pembahasan mengenai perkembangan industri pendanaan digital (Pindar) dan kebutuhan pelaku usaha di daerah menjadi bagian dari Fintech Lending Days (FLD) 2026 pekan lalu., 

FLD 2026 mempertemukan lebih dari 200 peserta dari ekosistem Pindar dan mitra strategis melalui sejumlah agenda, mulai dari strategic forum, business matching, networking session, hingga industry showcase. 

Baca Juga: Laba BNI (BBNI) di Juli 2026 Tertekan Biaya Dana, Analis Pasang Target di Rp 4.800

“Akses pendanaan perlu diikuti pemahaman yang memadai mengenai penggunaannya. Literasi menjadi bagian penting agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan mengelolanya secara bertanggung jawab,” ujar Kuseryansyah, CEO KrediOne, dalam keterangannya akhir pekan lalu. 

Hingga Juli 2026, KrediOne mencatat penyaluran pendanaan sebesar Rp 19 triliun secara nasional. Dari jumlah tersebut, penyaluran pendanaan di Provinsi Bali mencapai Rp572 miliar.

Dalam kegiatan KrediOne meneken memorandum of inderstanding (MoU) dengan Kelompok Tani Jambu Kristal Tabanan, Bali. Kerja sama tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi dengan pelaku usaha di daerah.

“Kami berharap, kerja sama ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani dan mendukung pengembangan usaha mereka,” kata Kuseryansyah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News