Ini Kata Jasindo Soal Asuransi Barang Milik Negara lewat Pooling Fund Bencana

Jumat, 05 Desember 2025 / 18:43 WIB

ILUSTRASI. Penandatanganan Adendum III Kontrak Payung antara Asuransi Jasindo dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta peluncuran Asuransi Barang Milik Negara (BMN) Preferen dengan mekanisme pembiayaan Pooling Fund Bencana, Selasa (2/12/2025)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi meluncurkan asuransi Barang Milik Negara (BMN) melalui skema pembiayaan pooling fund bencana pada Selasa (2/12/2025). Disebutkan skema itu menjadi langkah baru dalam memperkuat perlindungan aset negara dari risiko bencana, sekaligus menandai pembayaran premi pertama oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada konsorsium asuransi BMN.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) yang ditunjuk menjadi Ketua Konsorsium program asuransi (BMN) sejak 2019 menilai peluncuran itu menjadi langkah konkret dalam memperkuat perlindungan aset negara melalui skema asuransi yang berkelanjutan. Hal itu dapat menjadi percepatan transformasi tata kelola risiko di tingkat nasional.

Direktur Utama Asuransi Jasindo Andy Samuel mengatakan adanya pembiayaan pooling fund bencana berperan sebagai mekanisme pelengkap dalam pengelolaan dana bersama yang memungkinkan pembayaran premi dilakukan di luar anggaran Kementerian/Lembaga (Rupiah Murni).

"Dengan demikian, pemulihan BMN yang terdampak bencana dapat direspons lebih cepat dan pelayanan umum dapat berkesinambungan, serta stabilitas fiskal keuangan negara dapat terjaga," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (5/12/2025).

Andy juga menjelaskan bahwa pilot project pembiayaan pooling fund saat ini dilakukan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai pembayar premi bersama untuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. Dia bilang fase awal itu menjadi landasan penting sebelum implementasi penuh secara nasional untuk memastikan perlindungan BMN, mulai dari gedung kantor, fasilitas pendidikan, hingga fasilitas kesehatan dapat berjalan di seluruh instansi.

Andy mengatakan Asuransi Jasindo memastikan kesiapan operasional melalui penguatan layanan, kesiapan sistem, dan sinergi lintas kementerian/lembaga.

“Kami berkomitmen mengawal pelaksanaan skema itu dengan profesionalisme dan kolaborasi, sebagai bagian dari peran aktif Asuransi Jasindo dalam memperkuat ketahanan aset negara terhadap risiko bencana,” kata Andy.

Sementara itu, Asuransi Jasindo sejak 2019, sudah memproteksi sebanyak 43.919 BMN senilai Rp 316 triliun hingga Agustus 2025. Adapun Jasindo mengumpulkan premi sebesar Rp 512 miliar dan klaim dibayarkan sebesar Rp 104 miliar hingga Agustus 2025.

Asal tahu saja, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara sempat menyampaikan total BMN yang telah diasuransikan melalui anggaran kementerian/lembaga mencapai Rp 61 triliun hingga 2025.

Dengan peluncuran skema baru melalui pooling fund bencana, cakupan asuransi tahun ini bertambah Rp 30 triliun yang berasal dari tiga kementerian percontohan, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. Dengan demikian, total BMN yang diasuransikan pada 2025 mencapai Rp 91 triliun.