Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah peserta nonaktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan melonjak signifikan.
Jika pada 2019—sebelum pandemi Covid-19—jumlahnya mencapai 20,2 juta orang, maka per Maret 2025 angka tersebut telah menyentuh 56,8 juta orang.
Pengamat Ekonomi dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, tren ini mencerminkan menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jaminan kesehatan.
Baca Juga: Peserta Nonaktif JKN Capai 56,8 Juta, Perlu Stimulus dan Subsidi Peserta
“Jadi masyarakat merasa tidak perlu untuk dilindungi. Hal ini dikarenakan literasi masyarakat mengenai asuransi masih minim, termasuk BPJS Kesehatan,” ujar Nailul kepada Kontan.co.id, Kamis (8/5).
Menurutnya, kondisi ini juga diperburuk oleh faktor ekonomi, khususnya turunnya daya beli masyarakat yang membuat mereka kesulitan membayar iuran secara mandiri.
Ia menambahkan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) turut memutus akses masyarakat terhadap manfaat BPJS Kesehatan dari perusahaan tempat mereka bekerja.
“Ketika diwajibkan membayar secara pribadi, mereka tidak memiliki uang,” jelasnya.
Oleh karena itu, Nailul menyarankan agar pemerintah segera meningkatkan literasi publik terkait manfaat dan mekanisme BPJS Kesehatan.
Ia menilai, masih banyak masyarakat yang baru menyadari pentingnya jaminan kesehatan ketika berada dalam kondisi darurat.
“Pemerintah harus meningkatkan literasi terkait dengan produk jaminan kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan. Manfaat BPJS kesehatan ini besar, namun memang bagi yang membutuhkan. Jikalau tidak membutuhkan, masyarakat enggan membayar premi,” terangnya.
Baca Juga: Peserta Nonaktif JKN Capai 56,8 Juta, BPJS Watch Usul Diskon Pembayaran Tunggakan
Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar sistem kepesertaan mandiri BPJS Kesehatan dibuat lebih fleksibel dan tidak terikat satu kartu keluarga (KK).
Menurutnya, sistem saat ini justru membebani peserta, terutama bila harus menanggung anggota keluarga yang sudah tidak tinggal serumah.
“Ketika pembayar premi harus membayar keluarga berjumlah tujuh orang, itu berat. Padahal empat orang sudah beda rumah dan berkeluarga masing-masing,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
