Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Konsolidasi perbankan demi memperkuat modal juga penting dilakukan di kalangan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Namun konsolidasi BPD lebih tepat melalui pembentukan holding.
Menurut Widigdo Sukarman, penulis buku "Liberalisasi Perbankan Indonesia", BPD memiliki eksistensi, kompleksitas kepemilikan, serta nilai strategis bagi daerah bersangkutan. "Berbagai kombinasi ini menjadikan BPD memerlukan pendekatan lain untuk memperkuat permodalan," kata kata Widigdo, Rabu (18/3).
Memaksakan terbentuknya konsolidasi kepemilikan BPD pada tiap pemerintah daerah akan menguras energi luar biasa besar dengan hasil belum tentu memuaskan. "Sehingga lebih tepat diatasi dengan pembentukan holding oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Melalui terobosan ini, pemerintah pusat maupun daerah dapat mengisi gap kebutuhan modal 26 BPD yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, percepatan konsolidasi operasional juga memungkinkan dilakukan.
"Sehingga kedepan, BPD berperang strategis sebagai benteng terdepan membendung gempuran bank asing di pelosok Indonesia. Sebab BPD paling mengenal karakteristik nasabah di wilayahnya masing-masing," tutur mantan bankir senior tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
