Kredit Sindikasi Indonesia Turun 11% pada 2025, Simak Prospeknya untuk 2026

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Permintaan kredit sindikasi perbankan masih lesu hingga akhir 2025. Hal ini tercermin dari kesepakatan kredit sindikasi dari sisi Mandated Lead Arranger yang menurun.

Jika mengacu data Bloomberg di akhir tahun 2025, kesepakatan kredit sindikasi dari sisi Mandated Lead Arranger mencapai US$ 28,88 miliar. Angka tersebut turun sekitar 11,1% secara tahunan atau year on year (YoY).

Pada tahun 2025, lima besar bank dengan penyaluran kredit sindikasi terbesar adalah Bank Mandiri, BNI, DBS Group, BRI dan BCA. Di mana, nilai dari lima bank tersebut mendominasi mencapai US$ 16,59 miliar.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan, bahwa BCA mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan menyalurkan kredit sindikasi ke berbagai sektor strategis.

Jika melihat data Bloomberg, BCA mayoritas menyalurkan kredit ke sektor pertambangan. Di mana, sepanjang tahun 2025, penyaluran kredit sindikasi yang telah disalurkan BCA mencapai US$ 2,02 miliar atau turun sekitar 0,84% YoY.

"Per Desember 2025, penyaluran kredit sindikasi BCA mencatatkan pertumbuhan positif. Ke depan, tren penyaluran kredit sindikasi diperkirakan akan bergerak sejalan dengan dinamika dan kondisi perekonomian nasional," ungkap Hera kepada kontan.co.id, Rabu (7/1/2026).

Hera mengatakan, BCA turut berpartisipasi dalam kredit sindikasi dengan senantiasa mempertimbangkan faktor risk appetite, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti BCA.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo juga mengungkapkan seluruh pembiayaan di BSI di akhir tahun ini menunjukkan tren positif termasuk pembiayaan sindikasi di BSI.

BSI telah menyalurkan pembiayaan sindikasi sepanjang 2025 mencapai US$ 234,36 miliar. Di mana, pencapaian tersebut masih mengalami penurunan sekitar 3% jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Anggoro menyebut, pembiayaan sindikasi bisa membaik dengan diperkuat oleh dukungan pemerintah melalui stimulus ekonomi dan kebijakan yang mendukung peningkatan konsumsi masyarakat. Ditambah, proyek strategis nasional yang berjalan yang menumbuhkan kepercayaan dari para pelaku industri.

“Di BSI sendiri, segmen wholesale tumbuh solid terutama sektor Telekomunikasi dan Industri Migas,” ujar Anggoro.

Sejumlah ekonom juga menilai, kondisi kredit sindikasi pada 2026 pun belum akan jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai, melemahnya kredit sindikasi tidak lepas dari berakhirnya era masif pembangunan infrastruktur yang sebelumnya menjadi motor utama pembiayaan sindikasi.

Menurutnya, fokus pembangunan pemerintah kini bergeser dari infrastruktur fisik ke pengembangan sumber daya manusia.

“Proyek infrastruktur nampaknya sudah ‘habis masa’ seiring selesainya pemerintahan Jokowi. Proyek BUMN yang biasanya dibiayai kredit sindikasi jadi mandek karena fokus pemerintah bergeser ke pembangunan SDM, seperti program MBG,” ujar Huda.

Di sisi lain, minat sektor swasta untuk berekspansi juga masih tertahan. Lesunya pasar membuat banyak korporasi menunda pembangunan pabrik baru, sehingga kebutuhan pembiayaan berskala besar ikut menyusut. Huda menilai, kondisi tersebut kemungkinan masih berlanjut pada tahun ini.

“Swasta juga masih menahan ekspansi, proyek pemerintah lewat BUMN nyaris tidak ada. Proyek besar seperti Giant Sea Wall memang butuh modal besar, tapi secara bisnis kurang menarik. Jadi perbankan hanya bisa menunggu, ada proyek atau tidak,” jelasnya.

Advisor Banking & Finance Development Center, Moch Amin Nurdin juga menilai, perlambatan kredit sindikasi pada 2025 dipicu oleh kombinasi permintaan korporasi yang lesu dan sikap konservatif perbankan.

“Permintaan kredit sindikasi melemah karena korporasi menunggu kondisi ekonomi membaik dan sebagian lebih memilih pendanaan lewat obligasi. Dari sisi bank, penyaluran kredit juga lebih hati-hati, apalagi cost of funds masih tinggi sehingga dana banyak ditempatkan di instrumen minim risiko,” ujar Amin.

Menurut Amin, tren tersebut diperkirakan masih berlanjut pada 2026. Meski pemerintah mengisyaratkan pendorong pertumbuhan ekonomi berasal dari investasi dan ekspor, perbankan diprediksi tetap selektif. Hal ini tercermin dari kecenderungan bank-bank besar yang mulai menaikkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebagai langkah antisipasi risiko.

Kendati demikian, Amin menyebut prospek kredit sindikasi tetap terbuka. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia dan pelaku industri, pertumbuhan kredit sindikasi pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 8% hingga 12%.

Untuk menangkap peluang tersebut, Amin menilai perbankan perlu menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya memperluas kerja sama dengan bank lain dan institusi keuangan dalam pembiayaan proyek besar, menawarkan produk sindikasi yang lebih kompetitif dan inovatif, serta memperkuat manajemen risiko melalui pembentukan CKPN.

Selain itu, penyaluran kredit sindikasi juga diarahkan ke sektor-sektor unggulan seperti manufaktur, pertanian, dan infrastruktur yang dinilai mampu mendukung perekonomian domestik dan penciptaan lapangan kerja.

“Yang tak kalah penting, bank harus tetap menerapkan SOP yang ketat dan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit sindikasi,” pungkas Amin.