Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi
Pascamerger dengan Bank Dinar, secara proforma Apro Financial tercatat memegang 91,33% saham senilai Rp 579,15 miliar, kemudian sisanya dipegang oleh publik.
Efdinal menambahkan, penambahan modal akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan. Pun dalam jangka panjang, tambahan modal dari Apro akan digunakan untuk meningkatkan kelas menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3.
Baca Juga: Dorong ekspansi, BCA syariah dapat suntikan modal Rp 1 triliun dari BCA
“Dalam beberapa tahun mendatang, tiap tahun pemegang saham juga akan tambah modal Rp 500 miliar hingga total penambahan modal mencapai RP 3 triliun. Ini sesuai dengan komitmen kami kepada OJK untuk naik BUKU 3,” lanjut Efdinal.
Kini diperkirakan modal inti Bank Oke senilai Rp 1,48 triliun. Nilai tersebut berasal dari penjumlahan modal inti perseroan pada Juni 2019 senilai Rp 1,04 triliun dan modal inti Bank Dinar pada periode yang sama senilai Rp 436,66 miliar.
Artinya untuk bisa naik kelas menjadi BUKU 3 dengan modal inti di atas Rp 5 triliun, Bank Oke masih butuh sekitar Rp 3,52 triliun lebih.
Strategi dan target serupa juga tengah dibidik Bank CCB, perseroan juga punya rencana rights issue guna menjadi BUKU 3.
Penambahan modal ini diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan modal inti perseroan sehingga perseroan dapat diklasifikasikan sebagai BUKU 3 di Indonesia dengan tujuan untuk memastikan kecukupan rasio kecukupan modal guna pengembangan bisnis perseroan,” tulis perseroan dalam keterbukaan informasinya, Rabu (4/9).
Baca Juga: Ditopang Bansos, inklusi keuangan di Indonesia naik jadi 51%
Target menjadi BUKU 3 dibidik seiring rencana ekspansi kredit perseroan ke segmen korporat besar. Sementara per Juni 2019, perseroan tercatat memiliki modal inti senilai Rp 2,08 triliun, artinya Bank CCB masih butuh tambahan modal inti hingga Rp 2,92 triliun lebih.
Sedangkan aksi rights issue ini sendiri akan dilaksanakan dengan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya sejumlah 32 miliar saham dengan nilai nominal Rp 100. Perseroan juga akan menggelar RUPSLB pada 11 Oktober mendatang guna meminta restu kepada pemegang saham.
“Apabila pemegang saham perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka kepemilikan pemegang saham akan terdilusi maksimum hingga 65,8%,” lanjut perseroan.
