OJK Beberkan Tantangan Industri Asuransi, dari Bencana Alam hingga Spin Off Syariah

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap sejumlah tantangan yang akan dihadapi industri perasuransian dalam beberapa tahun ke depan, baik konvensional maupun syariah.

Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, salah satu tantangan utama berasal dari risiko natural catastrophe atau bencana alam.

Baca Juga: ICT Institute: Ketidakpastian Global Tekan Industri Modal Ventura

Menurutnya, risiko ini bukan hal baru, namun frekuensinya dinilai semakin meningkat.

“Perasuransian konvensional maupun syariah menghadapi risiko yang sama ke depan, yakni bagaimana mengelola natural catastrophe dengan baik dan memiliki kemampuan keuangan untuk membayar klaim yang muncul,” ujarnya dalam webinar industri asuransi syariah, Rabu (24/2) lalu.

Risiko Mortalitas dan Kesehatan

Selain bencana alam, Iwan menyebut risiko mortality (angka kematian) juga menjadi tantangan besar.

Risiko ini dinilai dinamis, karena peningkatan harapan hidup tidak serta-merta diikuti perbaikan kualitas hidup.

Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan pembiayaan kesehatan dan dana pensiun (retirement saving).

Baca Juga: Transmisi BI Rate Tersendat, Bunga Kredit Baru Turun 40 Bps

Ketika masyarakat hidup lebih lama dengan kondisi kesehatan yang menurun, kebutuhan biaya kesehatan dan perlindungan finansial juga meningkat.

Karena itu, industri asuransi diminta menata portofolio bisnis secara tepat, baik dari sisi konvensional maupun syariah.

“Dari sisi syariah, perusahaan bisa membuat pertanggungan berbasis syariah untuk menutup risiko mortality, health, dan retirement saving,” jelasnya.

Risiko Siber dan Tantangan Regulasi

Iwan juga menyoroti risiko siber yang semakin kompleks dan bersifat global. Perkembangan ancaman siber dinilai sangat cepat, bahkan sejumlah perusahaan asuransi telah mengalami serangan siber pada akhir tahun lalu.

Di sisi regulasi, industri juga menghadapi kewajiban pemenuhan ekuitas minimum pada 2026 dan 2028, serta implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 yang berpotensi memengaruhi laporan keuangan perusahaan.

Baca Juga: Konflik Iran vs Israel-AS Memanas, Asuransi Maritim Cabut Perlindungan Risiko Perang

Tantangan besar lainnya adalah kewajiban pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat akhir 2026.

OJK menegaskan tidak akan ada perpanjangan waktu atas ketentuan tersebut.

Saat ini terdapat 18 perusahaan asuransi syariah full-fledged. OJK mencatat sudah ada 28 pengajuan terkait rencana spin off UUS.

Dari jumlah itu, baru tiga perusahaan yang telah menyelesaikan spin off, lima masih dalam proses, dan 20 lainnya belum mengajukan skema pemisahan.

Aset Industri Tumbuh

Dari sisi kinerja, OJK mencatat total aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 2.954,24 triliun per akhir 2025, tumbuh 8,98% secara tahunan (YoY).

Aset terbesar berasal dari program pensiun sebesar Rp 1.679,46 triliun, disusul aset asuransi Rp 1.201,96 triliun.

Baca Juga: BTN Targetkan Transaksi Digital Naik 15% di Ramadan, Bale by BTN Jadi Andalan

Secara keseluruhan, sektor PPDP terdiri dari 574 entitas, yakni 548 entitas konvensional dan 26 entitas syariah.

OJK berharap industri dapat memanfaatkan momentum spin off dan penguatan regulasi sebagai peluang untuk memperkuat fundamental bisnis di tengah berbagai risiko yang terus berkembang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News