OJK Kaji Pembatasan Unitlink Berdasarkan Ekuitas, Berikut Kata Pengamat

Sabtu, 25 Oktober 2025 / 20:45 WIB

ILUSTRASI. Nasabah mencari informasi mengenai produk unit link dari asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Rabu (2/1). Otoritas Jasa Keuangan akan segera melakukan penguatan regulasi terkait produk unit link (Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi/PAYDI). Penyempurnaan aturan unit link meliputi area spesifikasi produk, persyaratan perusahaan untuk dapat menjual unit link, praktik pemasaran, transparansi produk dan pengelolaan investasi./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/02/02/2022

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok aturan baru yang berpotensi membatasi ruang gerak perusahaan asuransi jiwa dengan modal kecil dalam memasarkan produk investasi.

Pembatasan ini tercantum dalam rancangan Surat Edaran OJK (SEOJK) Kegiatan Usaha dan Lini Usaha Perusahaan Asuransi berdasarkan Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE).

Dalam rancangan tersebut, perusahaan asuransi jiwa yang tergolong KPPE 1, atau memiliki ekuitas Rp 500 miliar hingga kurang dari Rp 1 triliun pada tahun 2028, tidak diperkenankan memasarkan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) alias unitlink.

Sebaliknya, perusahaan dengan ekuitas lebih besar atau tergolong KPPE 2, akan tetap diizinkan untuk memasarkan seluruh lini produk asuransi.

Perlindungan Konsumen dan Penguatan Modal

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi risiko investasi yang salah kelola oleh perusahaan asuransi.

“Selama ini ada praktik di mana dana unitlink digunakan untuk mendanai grup sendiri atau diinvestasikan tanpa mengikuti prinsip Asset Liability Management (ALM) yang tepat,” kata Irvan kepada Kontan.co.id, Jumat (24/10/2025).

Menurut Irvan, ketentuan ekuitas minimum yang tinggi untuk memasarkan unitlink juga berfungsi sebagai jaminan atau buffer apabila terjadi salah investasi.

Ia mengingatkan bahwa sesuai SEOJK 5/2022, dana unitlink harus dikelola terpisah dari ekuitas perusahaan dan tidak boleh diakui sebagai bagian dari modal sendiri.

Potensi Konsolidasi dan Transfer Portofolio

Irvan memperkirakan, jika aturan ini diterapkan, banyak asuransi jiwa dengan ekuitas terbatas akan mengalihkan portofolio unitlink mereka ke perusahaan yang memiliki ekuitas lebih besar atau telah masuk kelompok KPPE 2.

“OJK perlu menyiapkan exit strategy yang jelas untuk perusahaan yang tak bisa memenuhi ketentuan ekuitas minimum, agar proses transisi berjalan lancar,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembatasan ini berpotensi mengurangi jumlah pemain yang dapat memasarkan unitlink.

Akibatnya, pasar produk tersebut akan semakin tersegmentasi ke kalangan menengah atas yang memiliki pemahaman lebih baik terhadap investasi.

OJK: Masih Dalam Tahap Kajian

Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa rancangan SEOJK tersebut belum final.

“Belum ada itu. Masih dikaji, masih digodok. Belum dikeluarkan ketentuannya,” ujar Ogi saat ditemui di kawasan Tangerang, Kamis (23/10).

Ia menambahkan, OJK masih berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di industri asuransi untuk memastikan rancangan kebijakan ini dibuat dengan hati-hati.

“Masih diskusi. Itu juga harus hati-hati. Masih 2028 juga kan, soal KPPE,” imbuhnya.

Selain unitlink, dalam rancangan SEOJK tersebut, perusahaan asuransi jiwa kelompok KPPE 1 juga tidak diizinkan memasarkan produk asuransi seumur hidup kombinasi dan lini usaha anuitas.