Pembiayaan UMKM PIP Kemenkeu Topang Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Pemerintah terus mengakselerasi perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di antaranya dengan memberdayakan UMKM sebagai pemasok Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan pesantren.

Untuk mempercepat pembangunan SPPG di pesantren, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat (KPPM) melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) terkait Perluasan Program MBG melalui Program Pembiayaan UMKM. MoU tersebut ditandatangani Direktur Utama PIP Ismed Saputra, Kepala BGN Dadan Hindayana yang diwakili Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan, dan Ketua KPPM RI Baddrut Tamam pada 19 Juni 2025 di Kantor PIP di Jakarta.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PIP Ismed Saputra menyampaikan bahwa program MBG patut didukung dengan kolaborasi, utamanya antar lembaga pemerintah. PIP dapat mendukung melalui pelaksanaan tugas dan fungsi PIP dalam ekosistem pembiayaan UMKM.

Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan turut mengapresiasi inisiasi kerja sama ini, mengingat saat ini sudah ada sekitar 1.800 SPPG dan sebagian besar masih mengandalkan pembiayaan mandiri.

Senada dengan keduanya, Ketua KPPM RI Baddrut Tamam menyebut kolaborasi PIP, BGN dan Komite PPM sebagai langkah luar biasa. Di tengah semua tantangan yang harus dihadapi, pelaksanaan program MBG tetap dapat berjalan dan terus didukung oleh berbagai pihak.

Menanggapi kolaborasi ketiga lembaga tersebut, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi yang optimal, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, terutama sektor UMKM yang menjadi pemasok bahan baku.

“Dengan alokasi anggaran yang besar, sekitar Rp171 triliun untuk MBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat, terjadi perputaran ekonomi yang besar di tingkat lokal, yang dapat meningkatkan konsumsi domestik dan memperkuat rantai nilai ekonomi di sektor riil,” tuturnya kepada KONTAN pada Kamis (10/7).

Josua melanjutkan, inisiatif ini terbukti dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor riil dan UMKM. Dari 726 dapur SPPG yang beroperasi di 38 provinsi, sekitar 1.535 UMKM menjadi pemasok bahan baku lokal.

“Dengan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok ini, terjadi multiplikasi ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor riil, terutama di bidang pertanian, peternakan, dan kuliner, sekaligus meningkatkan pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan ekstrem,” ujar Josua.

Menurutnya, model pembiayaan UMKM yang diinisiasi PIP, BGN, dan KPPM cukup efektif karena mengadopsi pendekatan ekosistem. UMKM memperoleh kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disesuaikan dengan kebutuhan modal kerja UMKM. Skema pembiayaan ini didukung dengan pendampingan manajemen usaha, fasilitasi legalitas usaha, business matching, serta digitalisasi transaksi melalui platform.

“Pendekatan ini meningkatkan likuiditas dan perputaran modal UMKM sehingga mampu memenuhi kebutuhan operasional SPPG secara berkelanjutan. Selain itu, model ini memungkinkan skalabilitas dengan memperluas jaringan dapur SPPG dan pemasok UMKM secara nasional, didukung oleh data terintegrasi yang mempermudah koordinasi dan monitoring,” papar Josua.

Pondok Pesantren API ASRI Tegalrejo, Kabupaten Magelang, menjadi salah satu pesantren pertama penerima manfaat program 1.000 SPPG Pesantren. Peletakan batu pertama pembangunan SPPG secara simbolis di kompleks pesantren ini berlangsung pada Senin, 23 Juni 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BGN Dadan Hindayana, Direktur Utama PIP Kementerian Keuangan Ismed Saputra, Pengasuh Ponpes API ASRI KH. M. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), serta Ketua KPPMRI Baddrut Tamam. Hadir pula anggota DPR RI Abdul Halim Iskandar dan para pimpinan pondok pesantren (Kyai) se-Jawa Tengah.

Program 1.000 SPPG ini diharapkan tidak hanya memberikan pemenuhan gizi secara langsung kepada para santri, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas lokal, dan menjadi model kolaborasi lintas sektor yang bisa direplikasi di seluruh pelosok Tanah Air.