kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.834   -94,00   -0,60%
  • IDX 7.462   -30,39   -0,41%
  • KOMPAS100 1.155   -4,60   -0,40%
  • LQ45 914   -6,43   -0,70%
  • ISSI 227   0,61   0,27%
  • IDX30 470   -4,56   -0,96%
  • IDXHIDIV20 567   -5,69   -0,99%
  • IDX80 132   -0,48   -0,36%
  • IDXV30 141   0,34   0,24%
  • IDXQ30 157   -1,24   -0,78%

Banyak BPD yang kesulitan mencapai modal minimum


Senin, 26 November 2012 / 17:22 WIB
Banyak BPD yang kesulitan mencapai modal minimum
ILUSTRASI. Dana pensiun.


Reporter: Anna Suci Perwitasari |

JAKARTA. Aturan Bank Indonesia (BI) mengenai modal minimum bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 1 triliun ternyata dianggap baik oleh Asosiasi Bank Daerah (Asbanda). Namun Ketua Umum Asbanda Eko Budiwiyono mengaku masih banyak hambatan yang harus dilalui BPD saat ini untuk meningkatkan modal dasarnya di angka tersebut.

Hambatan yang paling sering ditemui adalah proses untuk penambahan modal tersebut. Mengingat rencana penambahan modal ini harus dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebenarnya ada cara lain selain meminta suntikan pemegang saham. Opsi tersebut adalah penawaran saham perdana (IPO). "Tapikan kalau mau IPO ya harus melakukan PMP (penambahan modal pemerintah) itu kan artinya harus lewat APBD dan lewat DPRD juga ," ungkap Eko.

Eko yang juga menjabat Direktur Umum Bank DKI, menyebut bahwa banknya sudah melewati batas modal minimum BPD yang ditetapkan BI. "Kalau kami sih sudah lewat, sekitar Rp 1,1 triliun. Tapi banyak juga yang susah untuk menaikkan anggaran itu," pungkas Eko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×