Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu mendorong pembiayaan ultramikro secara lebih masif agar menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, yang menjadi prioritas program Kabinet Merah Putih.
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan, model pembiayaan ultramikro mengisi ceruk ekonomi yang tidak dijangkau sumber pendanaan konvensional seperti bank.
Lembaga ini fokus pada kelompok masyarakat yang belum bankable, yang selama ini kerap menjadi sasaran rentenir dengan dampak negatif bagi masyarakat.
Baca Juga: PNM Perkuat Bisnis Mikro Perempuan, Layani 22,7 Juta Nasabah Hingga September 2025
“Peran pembiayaan ultramikro, seperti yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bukan hanya menyalurkan pinjaman, tetapi juga memberdayakan kelompok bawah. Banyak pelaku ekonomi miskin kini berhasil keluar dari status prasejahtera menjadi sejahtera bahkan lebih,” ujar Sunarsip dalam keterangannya Rabu (29/10/2025).
Ia menambahkan, lembaga seperti PNM perlu didorong agar ukuran pembiayaan (size) lebih besar, tanpa mengubah fokus pada pemberdayaan.
Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, sejalan dengan pandangan tersebut. Menurutnya, plafon kredit ultramikro yang menyesuaikan kemampuan membayar peminjam perlu dukungan kebijakan pemerintah di tingkat makro.
“Kredit ultramikro penting untuk akses masyarakat ekonomi bawah yang belum bankable. Ini sekaligus mendidik mereka agar lebih mampu mengelola keuangan seiring pertumbuhan usaha mikronya,” kata Eko Listiyanto.
Baca Juga: Orange Bond PNM Hadirkan Wajah Baru Keuangan Berkelanjutan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan holistik. Berbagai program sudah dijalankan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, renovasi rumah, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Kita bersyukur angka kemiskinan turun ke 8,47 persen. Menurut para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025.
Di kancah global, BRAC dan Grameen Bank menjadi pelopor pembiayaan ultramikro. BRAC, yang berdiri sejak 1972 di Bangladesh, awalnya bernama Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee, kemudian berubah menjadi Bangladesh Rural Advancement Committee saat mulai menyalurkan pinjaman ultramikro.
Program BRAC kini juga dijalankan di beberapa negara, termasuk Pakistan, Tanzania, Uganda, Liberia, Sierra Leone, dan Myanmar.
Grameen Bank, yang dibidani Dr. Muhammad Yunus pada 1983, fokus pada pemberian kredit bagi orang miskin dan telah menyalurkan pinjaman kepada 10,77 juta nasabah.
Yunus dan Grameen Bank menerima Nobel Perdamaian 2006 atas kontribusinya dalam memerangi kemiskinan melalui pembiayaan ultramikro.
Di Indonesia, PNM, BUMN yang berdiri pada 1999, menjalankan pembiayaan ultramikro melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) sejak 2016. PNM tergabung dalam holding ultramikro bersama BRI sebagai induk dan PT Pegadaian.
Baca Juga: PNM Kantongi Rp 16 Triliun dari Orange Bond, Salurkan ke 15,7 Juta Perempuan
Mekaar kini memiliki 22,4 juta nasabah di 6.165 kecamatan hingga semester pertama 2025, semuanya perempuan.
PNM menargetkan 16 juta nasabah aktif selama 2025, sementara pembiayaan Mekaar secara konsolidasi mencapai Rp73,93 triliun sepanjang 2024.
“Nasabah kami berasal dari kelompok ekonomi desil I sampai III, dengan sekitar 6 juta di antaranya masuk kategori kemiskinan ekstrem. PNM sejak awal dilahirkan sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan,” ujar Dirut PNM, Arief Mulyadi, dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum pada Juli 2025.
Selanjutnya: Kata Kepala BGN Soal Insentif Rp 5 Juta untuk Pembuat Konten Positif MBG
Menarik Dibaca: 5 Manfaat Chia Seed untuk Kesehatan Wanita, Bantu Turunkan Risiko PCOS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













