Reporter: Ahmad Ghifari | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan melibatkan perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan sosial (bansos). Kerjasama ini diharapkan bisa terealisasi tahun 2019, agar tiap wilayah di Indonesia mendapatkan akses keuangan secara merata.
Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Eny Widiyanti menjelaskan terkait fintech yang menyalurkan KUR dan Bansos, pihaknya sudah intensif membahas dengan fintech, tetapi sampai saat ini belum terealisasi.
Bahasan fintech menjadi Penyalur KUR, sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa fintech tidak dapat menjadi Penyalur KUR, tetapi bisa menjadi Lembaga Linkage dalam penyaluran KUR.
Baca Juga: Tutup pendanaan US$ 75 juta, East Ventures terus investasi ke startup Asia Tenggara
"Hal ini terkait dengan regulasi OJK, karena fintech bukan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, tetapi sifatnya hanya menghubungkan pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang membutuhkan dana,"kata Eny Widiyanti kepada Kontan.co.id, Rabu (21/8).
"Sedangkan fintech sebagai penyalur Bansos mungkin lebih intensif dibahas di Kemenko PMK selaku Ketua Tim Pengendali Bansos Non Tunai,"tambahnya.
Sebagai Lembaga Linkage, fintech dapat bekerja sama dengan Penyalur KUR (ada 43 bank dan non bank Penyalur KUR) untuk menyalurkan KUR yang plafonnya dialokasikan untuk Penyalur KUR tertentu. Dari kerjasama tersebut fintech mendapatkan fee dari Penyalur KUR.
Baca Juga: Genjot transaksi nontunai, Moka gandeng Gopay
"Besaran feenya sesuai kesepakatan antara Penyalur KUR dengan Lembaga Linkage. Yang sudah jalan kerjasama antara BNI dengan BPR, feenya disepakati 3%,"jelas Eny Widiyanti.
Sementara itu, sebelumnya Bank juga sudah menggandeng Fintech untuk menekan penyaluran KUR. kerja sama tersebut telah berhasil membuat biaya yang harus dikeluarkan bank untuk menyalurkan dan menagih kredit menjadi lebih murah.
Sebab, bank tak perlu mengeluarkan ongkos transportasi yang mahal untuk mendatangi krediturnya. NPL diklaim juga rendah. "Secara logika bisa demikian. Nanti kita pantau bersama kalau sudah ada realisasinya,"katanya.
Adapun penyaluran KUR dari Januari sampai Juli 2019 sudah tersalurkan Rp 88,68 triliun dari total plafon KUR yang terdistribusi ke 43 Penyalur KUR sebesar Rp 139, 5 Triliun. Angka tersebut baru sebagian Penyalur yang melaporkan. Komite Kebijakan menetapkan target Rp 140 Triliun tahun 2019.
"Jadi masih ada spare plafon bagi Penyalur KUR baru atau tambahan plafon bagi Penyalur KUR yang lama,"jelasnya.
Baca Juga: Ini harga penawaran right issue BRI Agro
Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede mengatakan, sebagian dari penyelenggara fintech lending khususnya produktif sudah mempersiapkan secara teknologi dan model bisnis.
"Fintech lending menyediakan teknologi platform antara pemerintah via institusi keuangan dengan masyarakat dalam suatu ekosistem. Jadi tidak secara langsung sebagai penyalur,"Jelas Tumbur Pardede kepada Kontan.co.id, kepada Kontan.co.id, Rabu (21/8).
Co-Founder dan CEO Modalku Reynold Wijaya mengakui perusahaan Untuk program KUR dan Bansos saat ini belum berjalan. "Tentunya kami mendukung program pemerintah termasuk KUR," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (21/8).
Baca Juga: Perkuat digitalisasi, Askrindo luncurkan portal baru dan fitur digital
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
