Marak Gadai Ilegal! OJK Temukan 230 Perusahaan Belum Berizin di Indonesia

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Berdasarkan POJK Nomor 39 Tahun 2024, perusahaan pergadaian wajib memenuhi ketentuan modal dan ekuitas sesuai cakupan wilayah usaha.

Modal disetor minimum:

• Rp 2 miliar untuk lingkup kabupaten/kota
• Rp 8 miliar untuk lingkup provinsi
• Rp 100 miliar untuk lingkup nasional

Tonton: OJK Usulkan Program Penjaminan Polis Bisa untuk Penyelamatan Asuransi Bermasalah

Sementara itu, pada Pasal 194 POJK 39/2024, perusahaan pergadaian wajib memenuhi ekuitas minimum.

Ekuitas minimum:

• Rp 1 miliar untuk kabupaten/kota
• Rp 4 miliar untuk provinsi
• Rp 50 miliar untuk nasional

Selain itu, perusahaan pergadaian wajib memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah 50%.

Selanjutnya: Prediksi IHSG Hari Ini (16/10) Setelah Turun 3 Hari Beruntun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Keuangan

OJK: Ada 230 Perusahaan Gadai Ilegal di Indonesia dan Jumlahnya Bisa Terus Bertambah

Keuangan

OJK Resmi Beri Izin Usaha Penjaminan Ulang kepada PT Penjaminan Ulang Indonesia

Keuangan

OJK Siapkan Deregulasi Izin Usaha Pergadaian, Ini Respons Indonesia Gadai Oke

Keuangan

Indonesia Gadai Oke Nilai Perlu Relaksasi Aturan bagi Perusahaan Gadai yang Sudah Ada

Keuangan

OJK Terbitkan Izin Usaha Pedagang Aset Digital untuk PT Coinbit Digital Indonesia

Keuangan

OJK Terbitkan Izin Usaha untuk PT Cyrameta Exchange Indonesia

Video Terkait

OJK Tolak Izin PT Bursa Kripto Indonesia, Status Pedagang Dibatalkan

OJK Sebut Utang Masyarakat RI Paling Banyak di Pinjol, Nilainya Hampir Rp 85 Triliun

OJK: Perang Harga di Pasar Otomotif Berdampak Negatif Bagi Multifinance