Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Beberapa bank daerah mengaku sudah mengantisipasi kebijakan pemerintah terkait penyaluran dana transfer daerah non tunai atau dalam bentuk surat berharga.
Sebagai informasi pemerintah telah menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) No 18/PMK.07/2017 terkait konversi dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU).
Aturan ini diproyeksi bisa membuat likuiditas bank daerah (BPD) mengetat. Apalagi berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah dana transfer daerah dalam bentuk non tunai tahun ini naik.
Pada 2017 jumlah dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) sebesar masing masing Rp 92,8 triliun dan Rp 410,8 triliun
Beberapa bankir BPD mengatakan risiko pengetatan likuiditas terjadi pada pertengahan sampai akhir tahun. Hal ini karena biasanya pada awal tahun kondisi likudiitas BPD masih cukup longgar.
Ferdian Satyagraha, Sekretaris Perusahaan Bank Jatim mengatakan pada awal tahun biasanya banyak dana masuk utamanya dari proyek pemerintah yang lunas akhir Desember 2016 atau pada awal tahun 2017.
“Dengan banyak dana pemda yang mengendap di awal tahun, biasanya likuiditas BPD pada awal tahun sedikit longgar,” ujar Eddie Rizlianto, Direktur Utama Bank Sumut kepada KONTAN, Rabu (8/3).
Meskipun demikian pada pertengahan dan akhir tahun, diproyeksi likuditas bpd akan lebih ketat. Hal ini menurut Muhammad Syachroni, Direktur Bisnis Bank Lampung selain karena aturan pemerintah mengenai konversi juga karena banyak dana pemda yang dipakai untuk proyek infrastruktur.
Terkait potensi likuiditas yang mengetat ini, beberapa bankir BPD sudah menyiapkan beberapa strategi antisipasi. Ferdian mengaku Bank Jatim sudah mempunyai dua strategi.
“Pertama adalah kami akan mengimbangi dengan ekspansi kredit, dan kedua adalah dengan meningkatkan pengelolaan dana di pasar uang,” ujar Ferdian.
Fahmi Bagus Mahesa, Direktur Bisnis I Bank Banten mengatakan bank akan memaksimalkan fungsi intermediasi dan fungsi funding retail untuk menjaga likuiditas. “Kami akan mengimbangi dengan penyaluran kredit terutama disektor produktif seperti kontruksi dan mikro,” ujar Fahmi.
Eddie Rizlianto mengatakan bank Sumut akan menjaga likuiditas dengan memanfaatkan beberapa instrumen seperti NCD, MTN dan pinjaman bilateral.
Muhammad Syachroni, Direktur Bisnis Bank Lampung mengatakan bank akan menjaga likuiditas dengan memanfaatkan sumber dana lain dari masyarakat. “Selain itu kami juga memanfaatkan fasilitas interbank yang akan dimanage secara harian,” ujar Syachroni.
Walaupun ada beberapa bank daerah yang mempunyai porsi dana pemda dalam DPK cukup besar. Bank daerah lain berusaha mengurangi dana pemda.
Bank Jateng misalnya mengaku sebanyak 60% DPK adalah dari dana non pemda. Bank Lampung menargetkan LFR 2017 sebesar 99,09% atau sedikit turun dari 2016 110%. Sedangkan Bank Banten akan menjaga LDR 2017 diangka 78% sampai 92%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
