Reporter: Ferrika Sari | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu skema penyehatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah dengan mendirikan anak usaha yakni PT Jiwasraya Putra yang diharapkan menghasilkan dana sebesar Rp 5 triliun untuk memperbaiki likuiditas dan rasio profitabilitas Jiwasraya. Nah, lewat anak usaha ini, Jiwasraya mengundang investor untuk masuk.
Terkait investor tersebut, Direktur Pengawas Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Nasrullah menyebutkan terdapat dua investor hingga tiga investor strategis yang ingin masuk ke Jiwasraya Putra. Kemungkinan ada investor asing masuk, karena Jiwasraya membutuhkan dana benar.
“Kalau yang saya tahu, yang ikut bidding ada dua investor atau tiga investor. Tapi saya tidak tahu pemenangnya siapa. Kami dengar asing akan masuk,” kata Nasrullah di Jakarta, Kamis (21/11).
Baca Juga: Selamatkan Jiwasraya, Kementerian BUMN gandeng OJK dan Kemenkeu
Kehadiran investor tersebut untuk mengembangkan bisnis Jiwasraya Putra yang baru saja dibentuk. Tujuannya agar perusahaan mempunyai kapasitas dari sisi modal, manajemen, infrastruktur dan teknologi informasi.
Dengan begitu, Jiwasraya Putra akan diambil alih oleh pemegang saham lain sebagai bagian upaya penyehatan Jiwasraya secara menyeluruh. Namun ia belum bisa memastikan berapa nilai valuasi Jiwasraya Putra.
“Nanti dinilai oleh calon investornya. Apakah wajar nilainya, kita lihat saja nanti. Yang pasti kami belum mendapatkan laporan resmi dari mereka,” ungkap Nasrullah.
Baca Juga: Terkait dugaan korupsi Jiwasraya, Kejagung periksa puluhan orang
Untuk target nilainya, merupakan kewenangan dari manajemen jiwasraya dan murni bagian bisnis. OJK dalam hal ini hanya berwenang untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada calon investor.
Diperkirakan investor tersebut akan menggenggam lebih dari 50% saham Jiwasraya Putra. Sedangkan sisa sahamnya masih dipegang oleh Bank Tabungan Negara (BTN), PT Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Telkomsel.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan beberapa rencana penyelamatan agar kondisi keuangan Jiwasraya bisa membaik.
Dari data yang diperoleh Kontan.co.id, perusahaan asuransi jiwa ini membutuhkan dana Rp 32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120%. Data ini sendiri merupakan salinan rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) yang dibacakan oleh Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, pada Kamis silam (7/11).
Baca Juga: Ada indikasi fraud, Kementerian BUMN bawa kasus Jiwasraya ke Kejaksaan Agung
Nah, terdapat empat alternatif penyelamatan Jiwasraya. Mulai dari strategic partner yang dapat menghasilkan dana Rp 5 triliun, inisiatif holding asuransi sebesar Rp 7 triliun, menggunakan skema finansial reasuransi sebesar Rp 1 triliun dan sumber dana lain dari pemegang saham sebesar Rp 19,89 triliun. Jadi, total dana yang dihimpun dari penyelamatan tersebut sebesar Rp 32,89 triliun.
Tidak cukup sampai situ, Jiwasraya juga punya opsi penyelamatan lain. Jiwasraya akan mendirikan anak perusahaan baru yaitu Jiwasraya Putra yang memanfaatkan ekosistem perusahaan pelat merah. Jiwasraya juga berharap segera mendapatkan lisensi asuransi jiwa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Nantinya Jiwasraya Putra akan membuat perjanjian kerjasama distribusi, salah satunya melalui kerja sama kanal pemasaran bancassurance. Kerja sama tersebut akan menggandeng perusahaan BUMN seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Pegadaian, PT Telekomunikasi Seluler dan PT Kereta Api Indonesia.
Baca Juga: Nasabah Jiwasraya berniat tuntut bank penyalur produk JS Saving Plan
Sejumlah tenggat waktu penyelamatan juga dipersiapkan. Mulai dari mendapatkan lisensi usaha dari OJK pada September 2019, periode due diligence strategic partner pada September – November 2019, tanda tangan jual beli saham bersyarat atau CSPA pada November 2019. Sedangkan pemenuhan kondisi prasyarat CSPA pada November – Desember 2019 dan tanda tangan SPA pada Desember 2019.
Sedangkan skema holding asuransi melibatkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai induk holding, dengan anggota lain seperti PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Perum Jamkrindo dan Jiwasraya.
Skema holding dilakukan dalam lima tahap. Pertama, holding asuransi mengeluarkan surat utang yang disetujui atau diikuti (subscribe) oleh BUMN lain. Kemudian sumber dana holding asuransi untuk membayar kembali utang tersebut yaitu dividen yang diperoleh dari anggota holding.
Selanjutnya, dengan struktur holding yang ada, maka Jiwasraya dapat dibantu oleh holding asuransi menggunakan skema obligasi wajib konversi (MCB/Subdebt). Dari situ, penerbitan surat dan skema MCB perlu dilakukan secepatnya setelah holding terbentuk, diperkirakan tercapai pada kuartai I 2020 karena adanya akumulasi likuiditas di Jiwasraya.
Baca Juga: Nasib Asuransi Jiwasraya di Ujung Tanduk
Langkah selanjutnya, Bahana akan membutuhkan izin dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk tidak perlu membagikan dividen dalam jangka waktu tiga tahun sehingga fokus membenahi keuangan holding.
Sementara pada skema financial reinsurance (FinRe), nantinya transaksi dilakukan berbasis local currency dan pricing pihak provider berbasis risk, free rate plus expense dan margin. Melalui aksi korporasi ini, Jiwasraya diproyeksi memperoleh penerimaan FinRe Rp 1 triliun. Rencana realisasi penerimaan FinRe ditargetkan Desember 2020.
Baca Juga: Usai Rapat Tertutup Dengan Jiwasraya, Hendrawan Supratikno: Penyakitnya Parah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
